fungsi dprd provinsi. Fungsi DPRD sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. fungsi dprd provinsi

Fungsi DPRD sebagai legislasi (berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah), anggaran (kewenangan dalam hal anggaran daerah/APBD), dan pengawasan (mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta. DPRD Provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang berkedudukan di tingkat provinsi, sedangkan DPRD Kabupaten/Kota adalah unsur. (1) Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 3. Fungsi legislasi : adalah DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. 1417. Peranan di Majelis Legislatif. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam. 1 Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Dasar-dasar hukum yang menjadi pembentuk sekretaris DPRD adalah sebagai. DPRD Provinsi Sumatera Barat baik berupa karya cetak maupun elektronik C. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) juga. DPRD provinsi mengusulkan pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk. Situs web resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, menyajikan informasi seputar aktifitas Dewan, Profil,. CO, Jakarta - DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif tertinggi di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi utama untuk membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, serta mewakili aspirasi rakyat. dan Fungsi DPRD Kota Medan Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan 2,70 2,74 2,78 2,82 2,86 3,07 2. Beranda ; Profil. Fraksi adalah fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Program-program dimaksudMISI. yang pada tanggal 15 Oktober 1999 dilantik menjadi Pimpinan DPRD Kota Depok periode 1999-2004 dengan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. Jl. memiliki fungsi . 1. Perubahan ini dilakukan untuk mendukung dan mengakomodir fungsi, tugas dan wewenang maupun rencana kerja DPRD Jatim. Terwujudnya “Clean and good governance” merupakan harapan semua masyarakat. legislasi; ( Pembentuk Perda Provinsi ) b. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895. U. Gorontalo dan DPRD Kab. Bupati dan wakil bupati atau wali kota. DPRD Provinsi mempunyai 3 (tiga) macam fungsi, yakni (1) legislasi, (2) anggaran dan (3) pengawasan seperti diatur Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Bagian Kedua Sekretariat DPRD Provinsi Pasal 4 (1) Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan. Dalam rapat paripurna istimewa untuk memperingati HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Utara, Ketua DPRD Sulut membacakan sejumlah prestasi yang telah diraih. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru (disingkat DPRD Kota Pekanbaru) adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. No. 2 Yarni, M. com - Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah PeraturanPelaksanaan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap Perda Provinsi dan gubernur berdasarkan pasal 100 UU 23 Tahun 2014 dijelaskan secara komperhensif, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perda pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Jawa Tengah,maka penulis. Indonesia, Pemerintah Pusat. HAK-HAK DPRD. DPRD membantu membuat dan mengubah undang-undang, bertindak sebagai juru bicara untuk konstituen mereka, dan membantu memecahkan masalah. Menjawab pertanyaan Anda, dari segi tugas dan kewenangannya, DPD dan DPRD memiliki perbedaaan antara. 1. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD provinsi memiliki beberapa hak yaitu: Interpelasi: hak interpelasi membuat DPRD provinsi bisa meminta keterangan kepada. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping kewenangan. Berita terkini. Sekretariat DPRD Provinsi Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap. 8. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barnt dalam rangka mewujudkan good gavemance. DPRD Jawa Timur beranggotakan 120 orang yang. pembentukan Perda; b. Fax. Peran Tugas dan Fungsi DPRD Fraksi PKS. DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD Bagian Kesatu Fungsi Paragraf 1 Umum Pasal 2 DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. Komisi D bergerak di bidang pembangunan, di mana tugas dan fungsi komisi ini meliputi pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah. CO. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta. DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 2. Menurut Pasal 1 angka 2 UU 29/2007 menjelaskan bahwa pemerintahan. Ketiga fungsi tersebut dijalankannya sebagai tugas utamanya sebagai wakil rakyat, dalam konteks sebagai representasi rakyat di Daerah Provinsi. Peraturan Daerah meliputi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. wewenang DPRD provinsi, kabupaten/kota. DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten / Kota ; _____ 6 Syaukani, Affan Gaffar, Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Ctk ke-3, Pusataka Pelajar, Yogyakarta, Juni 2003, Hlm. Kunjungan Kerja dari DPRD Pansus III Provinsi Kalimantan Selatan, Brida Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Bappelitbang Provinsi Kalimantan Tengah Hal. Kabupaten/Kota adalah. 7. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah suatu instrumen rencana kerja pemerintah daerah (pemda), yang menggambar perkiraan pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota dalam waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh. Sistematika Penulisan BAB I. DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. KOMPAS. Tinjauan Tentang Fungsi Pengawasan DPRD Berdasarkan Undang–Undang No. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan optimalisasi tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; c. B. Fungsi legislasi dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, harus dilaksanakan dengan cara:17 1. Secara sederhana, DPRD merupakan bagian dari wakil rakyat yang menempati daerah tingkat I dan juga tingkat II, yaitu Provinsi, kotamadya dan juga Kabupaten. DPRD merupakan kependekan dari Dewan Perwakilan Rakat Daerah. Tulisan diakhiri dengan “penutup” yang. (2) Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris DPRDDewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu lembaga negara yang berperan dalam perwakilan rakyat. 1 di atas, terlihat adanya kepincangan fungsi DPRD Kabupaten Bone, yakni dalam. Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD Provinsi bersama-sama pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (+6221) 3843647 Email. (0411) 453344. kabupaten/kota . com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di kabupaten/kota. DPRD Mempunyai Fungsi : 1. dprd@jatengprov. Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. DPRD mempunyai hak: (a). fungsi supervise (pengawasan). pembentukan Peraturan Daerah; b. Daerah pemilihan. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban Iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Fraksi PKS. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode etik adalah suatu norma yangPeraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. Body Close Save. 8. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Pergub Nomor 50 Tahun 2016, disajikan berikut ini : Rencana Strategis 2019-2023 6 Gambar 2. Membangun. DPRD memiliki fungsi 1) legislasi yaitu membentuk peraturan daerah (Perda) bersama Bupati / Walikota 2) ang-garan yaitu bersama pemerintah. Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Fungsi legislasi : adalah DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. pembentukan Perda; b. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Fatwa. Fungsi DPRD Provinsi. penyusunan Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna. (2010). Pada tahun awal kemerdekaan lembaga semacam DPRD ini sesungguhnya telah juga hadir dengan nama Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD. Body Close Save. 3) Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan gubernur, bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah. pembentukan Peraturan Daerah; b. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Mekanisme peran DPRD dalam pembangunan daerah melalui penyerapan. 23 September 2018-13 April 2019. (2) Tipe sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;. Online: 4. ayat (1), DPRD provinsi menjaring aspirasi masyarakat. 9. DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas: membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;. DPRD Sambutan; Fungsi Dan Wewenang ; Hak Dan KewajibanDi Provinsi Aceh DPRD kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. DPRD Tingkat 1 ini memiliki tugas, fungsi dan pemerintahan yang berbeda dengan DPRD Tingkat 2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, Sekretariat DPRD-SU mengelola belanja DPRD dan belanja Sekretariat DPRD Provinsi SumateraA. (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur. 4. interpelasi; b. 11 Ibid. (021) 3822951, 3822051. 11. FUNGSI DPRD DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu : Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. sebagai berikut: 1) Fungsi . Sumber. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. 1. Kebon Sirih, No. Telp. Silegda Lihat Semua . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu DPRD Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pertimbangan terhadap calon wali kota/bupati yang diajukan oleh Gubernur. memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran; h. DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi stategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, di mana DPRD sebagai principal yang mewakili suara rakyat (Faizal, 2011). : a. DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara tingkat provinsi, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang. Meningkatnya pemahaman peran dan fungsi anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota. Dalam tahun awal berdirinya Republik Indonesia, istilah DPRD Provinsi Jawa Barat belum digunakan. pegawai yang tinggi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Karawang. 41 Tahun 2007 dan Perda No. Dengan adanya website ini kami berharap semua informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait tugas dan kewenangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diakses pada website ini. Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda Pasal 3 Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara: a. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Berdasarkan Pasal tersebut, DPRD dalam menjalankan ketiga fungsi yaitu pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, DPRD menjaring semua aspirasi masyarakat 7Agung Djojosoekarto, Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, Sekretariat DPRD-SU mengelola belanja DPRD dan belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selain itu DPRD Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pertimbangan terhadap calon wali kota/bupati yang diajukan oleh Gubernur. 147. Tugas Pokok dan Fungsi Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat 1. Badan musyawarah adalah badan musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan. Urip Sumoharjo No. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; (b). 1. DPRD Tingkat II: Fungsi, Hak, Tugas, Wewenang, dan Syarat Pencalonan. Jl. Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya2. Perwujudan dari Mekanisme Checks and Balances Tingkatan DPRD sendiri dibagi menjadi 3, yaitu di ranah kota, kabupaten, dan provinsi. 1. menyatakan bahwa DPRD provinsi-/kabupaten/kota mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Komposisi anggota DPRD Lampung periode 2019-2024 terdiri dari 9 partai politik dimana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak. Fungsi Legislasi. 18, Jakarta Pusat 10110 Telp. Meningkatkan kualitas fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi yang dimiliki oleh DPRD untuk membuat kebijakan melalui peraturan daerah bersama dengan Kepala daerah. 2. Peningkatan. Dalam pembahasan ini penulis berusaha memberikan uraian mengenai fungsi, tugas dan kewenangan serta hak DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengingat tidak beberapa lama lagi akan diselenggarakannya pemilihan umum anggota DPRD. Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 23/2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pengawasan yang diwujudkan. PP. Profil Sekretariat DPRD. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022 dengan. Fungsi Pengawasan DPD RI Dalam Musrenbang , hlm. akuntabilitas. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak- banyak 100 orang;. Jl. Dalam tulisan ini akan membahas tentang fungsi anggaran DPRD Provinsi, karena fungsi anggaran pada dasarnya memiliki peran penting dalam membiayai semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Gubernur dun Wa]cil Gubernur adalah Ciubcrnur danDaerah (DPRD) pada tingkat provinsi, kabupaten/kota. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 2. menyelesaikan skripsi yang berjudul “FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DIY TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR ATAS APBD TAHUN ANGGARAN 2009- 2011”. Terkait fungsi pengawasan ini DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat melakukan dengan memastikan apakah regulasi terkait pelayanan publik yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat diimplementasikan atau tidak oleh eksekutif selaku penyelenggara pelayanan publik. Berikut ini penjelasan dari fungsi anggaran DPRD, yaitu: 1. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY. UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024 terdiri dari 9 fraksi sebagai berikut: Nama Fraksipelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Kedudukan, fungsi, dan peran Provinsi DKI Jakarta tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (“UU 29/2007”). Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini : Tabel 3. Pembahasan rencana Prolegda tersebut diatas dikoordinasikan oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi/ Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten/Kota. Jl. Oleh karema itu materi Perda secara umum memuat antara lain: 1. Kinerja taktikal dalam lingkup Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRDFungsi DPRD. Bentuk. a. 3. Terkait Pemahaman dan kesadaran siswa terkiat peran dan fungsi serta isu-isu legislatif . tugas dengan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. POKOK MHS. 9. •Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD. Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.